DPR RI memiliki 11 komisi tetap yang menjadi ujung tombak fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan parlemen Indonesia
Alat Kelengkapan DPR RI
Komisi adalah alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPR RI. Setiap komisi mengemban bidang tugas, mitra kerja, dan anggaran yang spesifik sesuai sektor yang menjadi tanggung jawabnya.
Komisi I membidangi urusan pertahanan nasional, intelijen negara, hubungan luar negeri dan perjanjian internasional, komunikasi dan informatika, serta informasi publik.
Komisi II membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemilu dan kepemiluan, aparatur negara, dan reformasi birokrasi.
Komisi III membidangi urusan hukum, perundang-undangan, hak asasi manusia, keamanan dalam negeri, dan lembaga peradilan.
Komisi IV membidangi urusan pertanian dan ketahanan pangan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup.
Komisi V membidangi urusan infrastruktur jalan dan jembatan, perhubungan darat-laut-udara, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan meteorologi geofisika.
Komisi VI membidangi urusan perdagangan dalam dan luar negeri, perindustrian, BUMN, investasi, koperasi, dan UKM.
Komisi VII membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, pertambangan, riset dan teknologi, serta inovasi nasional.
Komisi VIII membidangi urusan agama dan pendidikan agama, sosial dan perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengelolaan bencana sosial.
Komisi IX membidangi urusan kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, ketenagakerjaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Komisi X membidangi urusan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, kepemudaan, olahraga, serta pariwisata dan ekonomi kreatif.
Komisi XI membidangi urusan keuangan negara, perbankan, pasar modal, perencanaan pembangunan nasional, dan statistik nasional.
Struktur Kelembagaan
Selain 11 komisi tetap, DPR RI juga memiliki berbagai alat kelengkapan lain yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi parlemen Indonesia.
Merencanakan dan menyusun program serta jadwal kegiatan DPR RI. Bamus adalah forum koordinasi tertinggi di DPR RI.
Membahas RAPBN bersama pemerintah dan mengawasi realisasi APBN bersama komisi-komisi terkait.
Menyiapkan rancangan peraturan tata tertib DPR RI dan melakukan koordinasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Menelaah temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang berindikasi kerugian negara untuk ditindaklanjuti komisi terkait.
Mengembangkan kerja sama bilateral dan multilateral dengan parlemen negara-negara lain dan organisasi parlemen internasional.
Dibentuk untuk membahas RUU atau masalah tertentu yang dianggap memerlukan penanganan secara khusus dan lintas komisi.
